Pemerintah Dukung Penegakan Hukum dalam Kasus Pertamax Oplosan

Pemerintah secara tegas mendukung langkah penegakan hukum yang diambil oleh lembaga kejaksaan dalam menangani kasus Pertamax Oplosan. Kasus ini melibatkan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), yaitu PT Pertamina Patra Niaga. Dukungan ini disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, dalam pernyataannya di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (22/2/2025). Hasan menegaskan bahwa tindakan tegas ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi di berbagai sektor.

“Pemerintah mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi dan menciptakan tata kelola yang bersih,” ujar Hasan dalam keterangan video yang diterima di Jakarta. Ia menambahkan bahwa kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut integritas dan kredibilitas BUMN strategis seperti Pertamina.

Selain mendukung proses hukum, pemerintah juga mendorong PT Pertamina untuk melakukan perbaikan tata kelola internal.

Hasan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan, terutama mengingat Pertamina merupakan salah satu aset terbesar bangsa Indonesia. “Pertamina adalah kekuatan ekonomi nasional dan satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam jajaran Fortune 500. Karena itu, tata kelola yang baik dan transparan mutlak diperlukan,” jelasnya.

Kasus pengoplosan Pertamax ini mencuat setelah ditemukannya praktik ilegal yang dilakukan oleh oknum tertentu di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga. Pengoplosan BBM tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berpotensi membahayakan konsumen dan merusak reputasi Pertamina sebagai perusahaan energi terkemuka di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menilai penanganan kasus ini harus dilakukan secara tegas dan transparan.

Hasan juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan perusahaan dalam memastikan kasus serupa tidak terulang di masa depan. “Kami berharap Pertamina dapat mengambil langkah-langkah preventif, termasuk meningkatkan pengawasan internal dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran,” ujarnya.

Dukungan pemerintah terhadap penegakan hukum dalam kasus ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pengamat hukum dan ekonomi. Mereka menilai bahwa langkah tegas ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola BUMN secara keseluruhan. Selain itu, kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan-perusahaan lain agar lebih menjaga integritas dan kualitas layanan.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan Pertamax Oplosan ini dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya kita membangun tata kelola yang bersih dan profesional,” tegas rans4d.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan kasus pengoplosan Pertamax ini dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi momentum bagi Pertamina untuk melakukan transformasi internal yang lebih baik. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMN sebagai tulang punggung perekonomian nasional.