KemenPANRB Terapkan Sistem Kerja Fleksibel Sejak Pandemi COVID-19

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkapkan bahwa mereka telah menerapkan sistem kerja fleksibel (flexible working arrangement/FWA) sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan adaptasi di masa pandemi, sekaligus menjadi langkah awal menuju transformasi sistem kerja yang lebih modern dan efisien. Hal ini juga sejalan dengan rencana beberapa kementerian dan lembaga yang akan mengimplementasikan sistem kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) untuk mengoptimalkan anggaran dan produktivitas.

Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik KemenPANRB, Mohammad Avverouce, menjelaskan bahwa kebijakan kerja fleksibel telah dijalankan secara internal di lingkungan kementerian. “Kementerian PANRB telah menerapkan kebijakan fleksibilitas dalam bekerja pasca pandemi COVID-19, baik dalam bentuk fleksibilitas lokasi maupun fleksibilitas waktu,” ujar Avverouce saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (8/2). Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan efektif meski dengan sistem kerja yang lebih adaptif.

Penerapan FWA di KemenPANRB mencakup dua aspek utama, yaitu fleksibilitas lokasi dan fleksibilitas waktu. Fleksibilitas lokasi dan waktu memungkinkan pegawai bekerja dari mana saja dan mengatur jam kerja sesuai kebutuhan tugas mereka. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas dan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi pegawai.

Avverouce menegaskan bahwa sistem kerja fleksibel tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Justru, dengan memanfaatkan teknologi informasi, KemenPANRB berhasil memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi kementerian dapat berjalan dengan baik. “Kami memastikan bahwa pelayanan publik tetap optimal meski dengan sistem kerja yang lebih fleksibel. Teknologi menjadi kunci utama dalam mendukung kebijakan ini,” jelasnya.

Kebijakan kerja fleksibel ini juga sejalan dengan arahan pemerintah untuk menghemat anggaran dan meningkatkan efisiensi.

Beberapa kementerian dan lembaga telah mengadopsi sistem WFA, memungkinkan pegawai bekerja dari lokasi mana pun tanpa harus ke kantor. Langkah ini tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi beban anggaran negara.

Selain itu, sistem kerja fleksibel juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan klasik seperti kemacetan di kota-kota besar. Dengan mengurangi mobilitas pegawai ke kantor, diharapkan dapat menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas dan polusi udara. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

KemenPANRB berharap bahwa penerapan sistem kerja fleksibel ini dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya. Dengan memadukan fleksibilitas dan teknologi, diharapkan dapat tercipta budaya kerja yang lebih adaptif dan efisien di lingkungan birokrasi Indonesia. “Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem kerja yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan pegawai, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap prima,” pungkas mnctoto slot.

KemenPANRB menunjukkan transformasi birokrasi mencakup perubahan struktural dan adaptasi terhadap tuntutan zaman serta kebutuhan baru. Sistem kerja fleksibel diharapkan dapat menjadi fondasi menuju birokrasi yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada hasil.